Posted : Fri, 25 June 2010 - 15:21 (320 views)
AGENDA PENINGKATAN KERJA SAMA LPTP DENGAN KLH
Sejak Indonesia memiliki Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), hampir semua menteri lingkungan hidup pernah mengunjungi LPTP. Dari Sarwono Kusumaatmadja, Sonny Kerap, Nabiel Makarim, Rahmat Witoelar pernah berkunjung ke LPTP. Yang paling sering adalah Nabiel Makarim saat menjadi menteri negara lingkungan hidup (MenLH). Berkali-kali Menteri Nabiel Makarim waktu itu berkunjung ke Adiyasa LPTP. MenLH terakhir yang berkunjung ke LPTP adalah Rahmat Witoelar. MenLH waktu itu datang bersama isterinya, Erna Witoelar yang dikenal dekat dengan NGO. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010, LPTP kedatangan tamu penting. Sedianya MenLH Gusti Muhammad Hatta yang akan berkunjung ke LPTP, namun karena ada urusan mendadak di Jakarta yang tak bisa ditinggalkan, MenLH mewakilkan pada Deputi VI Kementerian LH RI. KLH dengan LPTP bisa dibilang sebaya, sama-sama lahir tahun 1978. Bedanya KLH merupakan badan kebijakan pemerintah sedangkan LPTP merupakan lembaga swadaya. Keduanya sama-sama memiliki perhatian serius terhadap lingkungan hidup. KLH sebagai lembaga regulasi kebijakan dan LPTP merupakan pendamping masyarakat dalam menjalankan beragam program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Aktivis LPTP yang kemudian berkarir di KLH juga ada. Di antaranya adalah Dodo Sambodo dan Nugroho Widiarto yang sekarang aktif di KLH. Juga Erfan Maryono yang pernah menjadi staf ahli MenLH. Ada juga alumni LPTP yang bekerja di Bapedal daerah. Pada saat berkunjung ke LPTP MenLH atau deputinya biasa diiringi dengan stafnya. Beberapa staf itu sudah saling mengenal dan saat bertemu bagaikan reuni saja. Saat datang ke LPTP pejabat dari KLH sering mengatakan ia berada di habitatnya sendiri.
Kedatangan MenLH yang diwakili Deputi VI ini juga untuk melihat produk-produk laboratorium rekayasa TTG (teknologi tepat guna) LPTP. TTG LPTP ramah lingkungan dan merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan rakyat. Produksi bersih merupakan sesuatu yang hendak diwujudkan LPTP setiap melakukan pendampingan masyarakat. Dua sarana penting untuk mewujudkan produksi bersih adalah teknologi sebagai alat produksi yang ramah lingkungan dan IPAL sebagai media yang dapat mereduksi risiko pencemaran lingkungan. Ini yang menarik KLH. Bagi mereka problem lingkungan memiliki relevansi dengan kemiskinan. Hilangnya kemiskinan akan mendorong terwujudnya lingkungan yang diidamkan. Jadi setiap produk atau program yang mengurangi kemiskinan apalagi dengan pola ramah lingkungan selalu menarik perhatian KLH.
Untuk memperkuat kerjasama dua institusi itu diadakan MoU. Sebenarnya saja ini merupakan MoU yang kesekian kalinya antara LPTP dengan KLH. Pada masa MenLH Sonny Keraf dan Nabiel Makariem antara LPTP dengan KLH juga terhubung dengan MoU. Jadi MoU kali ini merupakan kelanjutan dari kerja sama erat yang telah terjalin sejak lama antara KLH dengan LPTP.
Kunjungan Deputi VI ini juga dimanfaatkan untuk melakukan diskusi berbagai persoalan yang menyangkut lingkungan hidup. Kantor lingkungan hidup lokal yakni Pacitan, Karanganyar dan Sukoharjo ikut hadir dalam diskusi singkat ini. Acara ini sengaja diselenggarakan jauh dari kesan formal. Untuk itu acara diselenggarakan di balai Marsudi Sudjak bukan di meeting room LPTP yang terkesan formal.
Dari LPTP sambutan atas kedatangan rombongan Deputi VI disampaikan oleh Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS yang juga merupakan salah satu wakil ketua Yayasan LPTP. Prof. Ravik berharap pertemuan itu dapat memberi manfaat bagi kedua pihak. Sekitar 40 orang mengikuti diskusi yang diselenggarakan di Balai Marsudi Sudjak, tempat yang biasa digunakan untuk training dan merupakan salah satu ruang workshop LPTP.
Usai sambutan itu dilanjutkan dengan presentasi Ketua Badan Pelaksana Yayasan LPTP, Ahmad Mahmuhdi, SH. Ketua BP YLPTP menjelaskan tentang LPTP dan program-programnya. Penjelasan ini menarik mereka karena bisa mengetahui lebih jauh tentang LPTP. Strategi dasar LPTP, pusat-pusat pengembangan yang dimiliki oleh LPTP, badan scalling up LPTP dan program energi, pangan, teknologi aplikatif serta ekonomi kerakyatan dipaparkan oleh penanggungjawab LPTP ini.
LPTP didirikan 10 November 78 oleh para aktivis mahasiswa yang setelah lulus mengalami kegelisahan. Sejak awal LPTP memilih IPTEK yang kerakyatan. Visinya adalah menjadi pelopor yang inovatif dalam membangun kedaulatan. Slogannya adalah menatap dunia dengan cara yang berbeda.
“Program utama LPTP adalah peningkatan kapasitas sumber daya lokal, adopsi, inovasi dan adaftasi teknologi tepat guna, pengembangan usaha kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi dan ICT, promosi dan pemasaran produk-produk lokal. Sedangkan wilayah kerja LPTP meliputi Jawa, Aceh, Sumatera, beberapa daerah di Kalimantan, Sulsel, Sulut, NTT dan Timur Leste, Maluku dan beberapa wilayah di Papua,” demikian dijelaskan oleh Ketua BP YLPTP
Setelah melakukan pemaparan untuk mengenalkan LPTP agenda dilanjutkan dengan sambutan Dr Henry Bastaman, MES. Dr Henry merupakan Deputi VI KLH yang saat ini mewakili MenLH Gusti Muhammad Hatta yang berhalangan datang karena ada acara mendadak di Jakarta. Deputi VI ini datang dengan staf yang lengkap. Ia bagaikan kembali ke habitatnya.
“Program-program yang dipresentasikan LPTP tadi banyak yang berhubungan dengan KLH,” demikian di katakan Deputi VI KLH. “KLH karena kelembagaannya sebagai kementerian negara tidak punya cukup kapasitas operasional sehingga pada pengembangnya relatif tidak terlalu kuat. KLH bisa mengembangkan berbagai instrumen kebijakan tapi operasionalisasi dari insrumen kebijakan itu mustinya ditindaklanjuti oleh berbagai sektor terkait.”
Doktor ini selanjutnya mengatakan, “Apa yang dikembangkan di LPTP seperti mengisi kekosongan yang sulit dilakukan KLH. Misalnya saja bagaimana masyarakat bisa memiliki teknologi yang murah dan mudah untuk biogas. Pengembangan itu ada di LPTP. LPTP diharapkan bisa membawa masyarakat ke arah perubahan yang bisa diikuti oleh masyarakat meskipun itu bukan hal yang mudah.”
Diskusi itu berjalan santai namun terarah. Sebagaimana organisasi lain LPTP dan KLH juga sama-sama menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dengan gamblang DR Henry menjelaskan tantangan yang ada di KLH.
“Yang sekarang menjadi tantangan bagi KLH adalah berupaya meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia, bagaimana secara terukur masyarakat mulai bisa berubah pola perilakunya kepada pelestarian lingkungan. Ini masih relatif sulit. KLH melakukan ajakan, kampanye namun bagaimana cara meyakinkan agar ada perubahan perilaku ke arah yang ramah lingkungan itu tidak mudah.”
Sedangkan Bambang salah seorang staf KLH yang menyertai kunjungan Deputi KLH menyatakan, “Sudah cukup banyak kegiatan yang berasal dari KLH di LPTP. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Informasi dari LPTP ini berguna bagi kami. Terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.”
Joni yang juga menyertai kunjungan Deputi VI ini terkesan dengan kegiatan LPTP dalam pengembangan masyarakat. Beragam TTG LPTP ini menurutnya dibutuhkan karena berhubungan dengan kebijakan KLH dalam melakukan perlindungan lingkungan.
“Mudah-mudahan kerjasama yang akan dilakukan di masa depan ini bisa memberi kontribusi pada kita semua, kepada KLH, kepada konstituen KLH baik itu masayrakat, maupun organisasi masyarakat. Kalau kami ke daerah mereka memang sangat membutuhkan TTG yang bisa membantu persoalan dasar mereka sehari-hari. Kalau TTG ini bisa diperkenalkan kepada konstituen KLH saya yakin perlindungan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi.”
Sedangkan Agus yang juga staf KLH menyarankan dialog ini perlu diperluas dengan melibatkan Deputi lain di KLH misalnya Deputi pengendalian pencemaran karena tekait dengan penembangan teknologi yang ramah lingkungan. Menjelang akhir diskusi, Deputi VI DR Henry Bastaman mengusulkan agar diadakan workshop khusus antara KLH dengan LPTP sebelum MoU ditandatangani. Pada workshop itu diharapkan bisa bertukarpikiran, mengkonkritkan apa yang bisa di pertemukan dari dua lembaga sehingga lebih terfokus dalam menjalankan kerjasama.
Henry juga memberi apresiasi yang tinggi pada inovasi yang telah dilakukan LPTP dan menyarankan agar inovasi itu tetap open source. Jika tetap open source maka bisa menjadi bahan kajian, memunculkan inspirasi dan pengembangan lain. Kalau tidak dipatentkan kerjasamanya akan lebih mudah, sebaliknya kalau dipatentkan masuknya sulit dan ada keberpihakannya pada A atau B.
Karena keterbatasan waktu maka diskusi harus diakhiri. Sebelum diakhiri dilakukan pemarafan MoU antara LPTP dengan KLH. LPTP diwakili Ahmad Mahmudi SH yang merupakan Ketua Badan Pengurus YLPTP sedangkan KLH diwakili Dr Henry Bastaman, MES. MoU itu akan dibawa ke Jakarta dan selanjutnya ditandatangani oleh MenLH Gusti Muhammad Hatta dan Ir Akbar Tanjung sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan LPTP.
Usai penandatanganan MoU dan diskusi di LPTP, Deputi MenLH ini mengunjungi IPAL (Instalasi Pengolah Limbah) rumah sakit Yarsis. IPAL rumah sakit ini dibangun dengan menggunakan sistem Dewats (desentralized waste water treatment) yang merupakan sistem pengolahan limbah yang selama ini dikembangkan oleh C-Btech LPTP. Dalam pengerjaannya dilakukan bersama PT Dewats yang juga badan usaha milik LPTP.

IPAL itu hingga sekarang berjalan dengan baik. Rumah sakit Yarsis dapat mengatasi masalah limbahnya yang dulu sangat mengganggu. Dengan terselesaikannya masalah limbah itu pihak rumah sakit dapat lebih fokus mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat tanpa diganggu risiko pencemaran lingkungan akibat limbahnya. Pengelola IPAL Yarsis menyambut kedatangan rombongan Deputi VI KLH dan menjelaskan panjang lebar operasi IPAL serta manfaatnya bagi rumah sakit. *** |