Biogas

MESIN PERAJANG SAMPAH ORGANIK UNTUK PENGOLAHAN KOMPOS DI DIENG ...
TRAINING PEMBUATAN FILM DOKUMENTER UNTUK ...
KOMUNITAS FILM DOKUMENTER PELAJAR
LPTP ...
NGO SULSEL MAGANG DI ...
IN MEMORIAM FOUNDER FATHER  ...
PAMERAN TTG LPTP DI PACITAN KREATIF
YLPTP SELENGGARAKAN RAKER DEWAN PEMBINA DAN ...
Masalah utama yang ...
MEN-LH RAHMAT WITOELAR KUNJUNGI ...

Selama kurun waktu satu tahun ...
Sebagaimana tradisi LPTP, pada setiap bulan Romadhan ...
Pada ...
35 tahun bukan waktu yang pendek. ...
Hari Senin, tanggal 4 November ...
 Team LPTP melakukan pemetaan rumah ...
Waktu merupakan sekolah tempat kita belajar. Waktu ...
LPTP kembali ...
Pelatihan ...



View LPTP Stats

View LPTP Stats


 
Home » Artikel » MIMPI TENTANG HUTAN

MIMPI TENTANG HUTAN
 
Posted : Tue, 12 April 2011 - 09:30 ( 3326 views)

MIMPI TENTANG HUTAN
Oleh : Nugroho Widiarto, ST, MSi

Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Meski luas daratannya hanya 1.32% dari luas daratan di permukaan bumi, namun keanekaragaman hayatinya sangat tinggi (megabiodiversity). Menurut data, dari ribuan jenis tumbuhan berbunga, 10% diantaranya berada di hutan Indonesia. Begitu pula 12% dari total jenis jenis satwa menyusui di dunia, 16% dari total jenis reptil dan amphibi, 17% dari total jenis burung dan 25% dari total jenis ikan. Bahkan untuk jenis burung dan ikan, banyak jenis yang endemik, karena jenis tersebut hanya dapat ditemui di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir luas hutan Indonesia terus mengalami penurunan. Saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72% [World Resource Institute, 1997]. Penyebabnya yang utama adalah penebangan hutan yang tidak terkendali, sehingga hutan tropis di negeri ini mengalami penyusutan yang luar biasa. Semua itu terjadi akibat pemberian ijin pengusahaan hutan tanaman industri dan praktek tebang habis (land clearing).

Beberapa sumber menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan dalam kurun waktu 13 tahun (1997 – 2010) mencapai 3,8 juta ha/tahun. Bahkan berdasarkan hasil penafsiran citra landsat pada tahun 2000, terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.

Kemungkinan besar kerusakan ini akan terus meningkat seiring meningkatnya  kebutuhan akan kayu. Selama ini, sebagian besar kebutuhan akan kayu diperoleh dari hutan alam. Sedangkan produksi kayu hutan rakyat berkisar 30% dari ketersediaan kayu nasional. Namun karena karakteristik dari hutan rakyat bersifat individu, berbasis keluarga, organisasi petani komunal, tidak memiliki manajemen formal, tidak responsif dan subsisten, maka hasilnya kurang memiliki daya saing tinggi dan posisi tawarnya rendah dihadapan para pedagang dan industri.

hutan_3Persoalan lahan dan hutan sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah demografi, khususnya laju pertumbuhan penduduk. Data bulan oktober tahun 2010 BPS menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sekitar ±237 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% per tahun maka pada tahun 2030 (tahun target visi pembangunan indonesia) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 325.325.000 jiwa. Jika perkiraan ini dikaitkan dengan tingkat kebutuhan lahan, maka di samping masalah kualitas dan kuantitas hutan, persoalan lain yang juga butuh perhatian serius adalah upaya penghutanan kembali, khususnya terkait dengan mekanisme pelaksanaan penghutanan kembali (penanaman) yang gencar dilakukan akhir-akhir ini. Salah satu diantaranya adalah program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), yang dimulai tahun 2001 dengan dukungan dana sekitar Rp 7 trilyun. Memang, program ini sudah dilaksanakan setiap tahun, namun efektivitas hasilnya bagi lingkungan hidup belum tampak jelas. Bahkan sebaliknya, yang terus menerus terjadi justru bencana lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, termasuk meningkatnya suhu bumi akibat penggundulan hutan yang semakin massif.

Beberapa studi mengenai program Gerhan  memaparkan beberapa catatan kelemahan di beberapa aspek yang perlu pembenahan serius, antara lain:
  • Masih terdapat ketidakjelasan dalam aspek kelembagaaan;
  • Pembagian peran dan fungsi pelaksana di lapangan;
  • Keberlanjutan dalam pemantauan, pengawasan, pendampingan dan pelaporan;
  • Keterlibatan kelompok sasaran yang masih kurang jelas;
  • Teknis penanaman yang berkaitan dengan musim tanam, pemilihan jenis tanaman, dan sebagainya.
  • Transparansi dalam penggunaan anggaran biaya (antara lain mengenai kejelasan persentasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk fisik penanaman.
hutan_1Melihat kenyataan (kerusakan dan persoalan) ini, maka terasa lengkaplah sudah haru biru persoalan pengelolaan hutan alam dan hutan rakyat di Indonesia. Dampak dari kerusakan hutan bagi lingkungan hidup kini semakin nyata. Antara lain ditandai dengan kian banyaknya daerah rentan akan bencana lingkungan seperti bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Kecenderungan ini setidaknya tercermin dalam data yang terpapar di beberapa sumber yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, telah terjadi 647 kejadian bencana lingkungan dengan 2.022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah. Terpapar pula bahwa 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor  akibat kerusakan hutan [Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003]. Pada hal selain mengundang bencana lingkungan, kerusakan hutan juga menyebabkan, Indonesia kehilangan sumber bahan baku makanan dan obat - obatan, karena hutan merupakan “bank” penyimpan plasma nutfah. Dengan kehilangan kekayaan hutan ini, maka perlahan tapi pasti juga akan mendorong naiknya tingkat kemiskinan, karena sebagian masyarakat miskin justru hidup berdampingan dengan hutan

Implikasinya
Kita meyakini, bahwa kerusakan hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur bumi. Perubahan iklim itu terjadi akibat perubahan komposisi kimia gas yang terdapat di atmosfer. Komposisi gas tersebut sangat dipengaruhi oleh keluarnya gas yang berasal dari permukaan bumi, baik secara alamiah atau yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Gas tersebut dikenal sebagai gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs) yaitu gas yang mempunyai kemampuan untuk menyerap radiasi gelombang panjang yang menyebabkan pemanasan atmosfer bumi. Bagi kehidupan manusia ini, fenomena ini menimbulkan persoalan yang berantai. Sebab, dampak dari pemanasan global pada akhirnya memicu terjadinya sejumlah masalah antara lain:

  • Naiknya suhu udara yang menyebabkan wabah penyakit meningkat;
  • Naiknya permukaan laut yang berdampak tenggelamnya pulau dan intrusi air laut,
  • Naiknya suhu laut sehingga hasil perikanan menurun,
  • Meningkatnya curah hujan yang berakibat terjadi banjir, tanah longsor, perubahan musim tanam,
  • Meningkatnya penguapan yang berakibat terjadi kekeringan, rawan pangan)
  • Meningkatnya badai tropis yang menimbulkan kerawanan dalam transportasi, penyediaan air bersih dan ketersediaan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk diperlukan lahan seluas 32.532.500.000 hektar (kebutuhan lahan minimal untuk hidup adalah 4.18 orang/ha). Patut dipahami bahwa dari192.257.000 ha total luas wilayah daratan Indonesia, luas areal hutan diperkirakan sekitar 187.746.753 ha. Namun, angka tersebut perlu diuji kembali, mengingat tingginya perubahan fungsi lahan akhir-akhir ini. Menurut data, dalam beberapa tahun terakhir luasan hutan, lahan pertanian, lahan kering, sawah masing-masing mengalami penyusutan 5%, 20% dan 7%. Di sisi lain luas kawasan permukiman dan lahan kosong meningkat 13,9%, dan perkebunan 14,5%. Angka-angka tersebut tentu menjelaskan bahwa tekanan terhadap lingkungan hutan akan semakin kuat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan dan hutan untukkeperluan non-agrikultur seperti industri, permukiman, prasarana umum dan sebagainya.

Konperensi PBB tentang Perubahan Iklim, Desember 2007 silam di Bali, telah menyepakati Bali Road Map yang antara lain mengatur kewajiban Negara pemilik hutan tropis menjaga hutan untuk menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Sebagai imbalannya, negara-negara maju selain member konpensasi dana kepada negara hutan topis, juga berusaha mengurangi emisi karbon 25 – 40% hingga tahun 2020. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dilakukan melalui berbagai sektor yakni:
Sektor Energi dengan pemanfaatan energi terbarukan, panas bumi, mikro hidro, surya, angin, biomassa;
  • Sektor Transportasi dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, transport massal, dan kendaraan non-BBM
  • Sektor Kehutanan melalui reboisasi, penghijauan dan penanaman kawasan penyangga;
  • Sektor Persampahan melalui mengurangi volume sampah dari rumah tangga, daur ulang sampah, pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi;
  • Sektor Pertanian melalui penggunaan urea tablet, pengelolan air, diversifikasi pangan;
  • Sektor Peternakan melalui penggunaan kotoran ternak sebagai sumber energi (Biogas).

hutan_2Indonesia di satu sisi bisa berbangga karena mendapat tanggungjawab menyediakan gas oksigen bagi manusia. Tapi di sisi lain tentu juga mesti realistis melihat kondisi yang sebenarnya akan kualitas dan kuantitas hutan kita. Termasuk secara teknis, kondisi kelembagaan, model pelaksanaan kegiatan penanaman yang telah dan sedang berjalan. Sebut saja, misalnya, masalah Gerhan yang telah disinggung tadi. Ini penting agar jangan sampai kesepakatan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) tersebut menjadi boomerang dan beban untuk negara, akibat kegagalan kita sendiri dalam memenuhi kesepakatan Bali Road Map. Untuk mendukung pelaksanaan Bali Road Map tampak ada beberapa langkah penting untuk segera dilakukan yaitu:
  • Pendataan kembali luasan hutan Indonesia yang riil. Ini penting untuk mendapatkan data yang valid akan kondisi penutupan lahan pada kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat. Selain itu juga perlu lakukan prediksi ulang kebutuhan lahan untuk hunian;
  • Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku perusakan hutan baik secara formal (pidana, perdata, administrasi) serta penegakan hukum lingkungan informal melalui kearifan lingkungan, (sanksi adat), agar dimasa yang akan datang hutan bisa tetap terpelihara, dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam hutan tidak boleh melebihi kemampuan hutan itu dalam merehabilitasi dirinya;
  • Membatasi pemberian ijin-ijin baru pengusahaan hutan;
  • Menggalakkan penanaman pohon untuk memenuhi kebutuhan kayu keluarga di masa datang;
  • Aforestasi dan Reforestasi (Penghutanan Kembali);
  • Penegakan hukum terhadap pelaku ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih;
  • Melakukan uji menyeluruh terhadap kinerja industry kehutanan dan penegakan hukum bagi industry bermasalah;
  • Penghentian sementara penebangan pohon di hutan sementara (moratorium);
  • Mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan hutan;
  • Makukan berbagai upaya mencegah dampak perubahan iklim, baik bersifat mitigasi (efisiensi energi, refosertasi dan aforestasi) maupun bersifat adaptasi dengan alam (menghindar, bertahan dan melawan).
  • Menyusun strategi dan konstruksi pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat, seperti penataan bentuk kelembagaan, sinkronisasi konservasi dan kelestarian hutan, pengayaan vegetasi (penanaman pohon), pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan rakyat.

Sesungguhnya, kerangka ideal bagi pengelolaan sumberdaya hutan yang ideal dimasa mendatang seyogyanya mengarah kepada :
  1. Pola pengelolaan hutan yang profesional, yang tercermin dalam perencanaan, pembinaan SDM, sistem pengelolaannya.
  2. Tujuan utamanya untuk memaksimumkan fungsi hutan terhadap perlindungan lingkungan hidup;
  3. Pemanfaatan fungsi ekonomi yang diletakkan pada posisi di belakang fungsi perlindungan, dan terarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menguatkan kapasitas pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan Mimpi tentang Hutan ini, tentu perlu dukungan dan komitmen dari para pihak untuk bersama sama mengatasi dan mendukung upaya pembangunan yang lebih bersih, sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim kedepan.
 
*) Penulis adalah Pegiat Ekologi Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa.
 


Copyright © 2008 - 2018 by LPTP surakarta, All right reserved.
Bali web design