Biogas

MESIN PERAJANG SAMPAH ORGANIK UNTUK PENGOLAHAN KOMPOS DI DIENG ...
TRAINING PEMBUATAN FILM DOKUMENTER UNTUK ...
KOMUNITAS FILM DOKUMENTER PELAJAR
LPTP ...
NGO SULSEL MAGANG DI ...
IN MEMORIAM FOUNDER FATHER  ...
PAMERAN TTG LPTP DI PACITAN KREATIF
YLPTP SELENGGARAKAN RAKER DEWAN PEMBINA DAN ...
Masalah utama yang ...
MEN-LH RAHMAT WITOELAR KUNJUNGI ...

Selama kurun waktu satu tahun ...
Sebagaimana tradisi LPTP, pada setiap bulan Romadhan ...
Pada ...
35 tahun bukan waktu yang pendek. ...
Hari Senin, tanggal 4 November ...
 Team LPTP melakukan pemetaan rumah ...
Waktu merupakan sekolah tempat kita belajar. Waktu ...
LPTP kembali ...
Pelatihan ...



View LPTP Stats

View LPTP Stats


 
Home » Artikel » REORIENTASI EKONOMI KERAKYATAN

REORIENTASI EKONOMI KERAKYATAN
 
Posted : Thu, 29 October 2009 - 05:13 ( 19027 views)

REORIENTASI EKONOMI KERAKYATAN
Istilah Ekonomi Kerakyatan mulai dikenal pada tahun 1985 melalui tulisan Prof. Sarbini Sumawiyata dalam majalah Prisma. Gagasan Ekonomi Rakyat 1985 itu tidak memiliki hubungan genealogis intelektual dengan gagasan ekonomi rakyat yang dikemukakan oleh Hatta pada tahun 1933 dan kemudian dikonseptualisasikan oleh Mubyarto dan Sritua Arief. Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang berpusat pada rakyat kecil (petit peuple) sebagai pelaku ekonomi dan basis perekonomian Indonesia. Di masa penjajahan, ekonomi rakyat dilawankan dengan ekonomi kapitalis perkebunan yang berorientasi pada pasar dunia. Dua sektor ekonomi itulah  yang direfleksikan oleh Boeke, sebagai struktur perekonomian dualistis. Wacana mengenai ekonomi rakyat masih terus berlangsung karena struktur ekonomi yang dualistis itu belum berubah hingga sekarang.

Pada akhir tahun 2008 ini  dunia dikejutkan dengan kejadian dan perkembangan di sektor krisis finansial global yang berdampak pada perekonomian dunia. Disini globalisasi melahirkan makna baru, yaitu kesalingterkaitan dan ketergantungan berbagai lingkungan perekonomian dengan pusat. Keterkaitan itu mengandung dua pengertian. Pertama keterkaitan di antara wilayah-wilayah perekonomian negara-negara maju seperti AS, Kanada, Eropa, Jepang dan Australia. Kedua keterkaitan antara pusat (core) dan pinggiran (periphery) dalam perekoniomian dunia dalam teori Andre Gunder Frank.
 
Basis perkembangan ekonomi negara-negara maju adalah hubungan ekonomi yang saling bergantung atau interdependensi di antara negara-negara maju itu sendiri. Konsekuensinya adalah runtuhnya perekonomian suatu negara, akan cepat berdampak pada negara-negara lain dilingkungannya.
 
Menurut Dos Santos  makin mandiri perekonomian negara pinggiran, makin sehat pertumbuhan ekonominya karena dapat menghindar dari sentuhan destruktif dari kekuatan ekonomi dominan. Tesis ini mendasarkan diri pada teori Paul Baran mengenai  sentuhan negara-negara kapitalis pusat yang distruktif yang dijelaskan secara teoritis operasional oleh Samir Amin dalam teorinya mengenai pertukaran yang tak seimbang (unequal exchange) dalam skala global.
 
Dalam kaitan ini Bung Hatta, jauh-jauh sebelumnya sudah memperingatkan tentang bahayanya ekonomi yang berorientasi pada ekspor. Bung Hatta sudah membaca dan menulis teori Schumpeter mengenai siklus perekonomian dunia. Samir Amin juga menulis pandangan yang sejalan tentang perekonomian Dunia Arab yang extravert, tertarik ke luar. Dengan timbulnya peristiwa krisis finansial global menjadi terang mengenai orientasi perekonomian rakyat merdeka seperti Indonesia yang bisa berorientasi pada pasar domestik, melalui proses tranformasi yang mengarah kepada ekonomi rakyat sebagai basis.
 
Sejak dasawarsa ’50-an, Indonesia ternyata sudah terjebak dalam pelanggengan struktur ekonomi dualistis warisan Hindia Belanda. Padahal, menurut Samir Amin, negara-negara bekas jajahan yang sedang akan berkembang harus bisa belajar dari perekonomian negara-negara industri maju kini pada awal pembangunannya, yaitu membagi strategi pembangunan melalui dua tahap.
 
Tahap pertama memfokusklan prioritasnya pada produksi barang-barang kebutuhan massal yang bisa menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, yang diikuti dengan produksi barang-barang modal yang menunjang sektor yang diprioritaskan itu. Tahap kedua, perekonomian bisa diarahkan pada produksi komoditi ekspor dan barang-barang kebutuhan sekunder untuk kelas menengah ke atas.
 
Pemerintah RI meletakkan prioritas ke dua menjadi yang  pertama. Pandangan Samir Amin itu sejalan dengan pandangan Bung Hatta jauh sebelumnya yang sudah mengingatkan risiko ekonomi ekspor komoditi perkebunan itu bagi Indonesia. Tapi Indonesia belum mampu merubah orientasi ekspornya sehingga sejalan dengan kehendak negara-negara industri maju agar Indonesia menjadi pengekspor bahan-bahan mentah yang harganya selalu tertekan di pasar dunia.
 
Keterjebakan kedua sudah terjadi pada pertengahan dasawarsa ’50-an, ketika Indonesia membangun industri substitusi impor. Dengan pilihan itu modal asing akan kembali ke Indonesia untuk membangun industri yang sebenarnya belum bisa dilakukan oleh sebuah negara yang baru merdeka. Bahkan karena industrialisasi itu, negara-negara industri maju bisa menjual barang-barang modal, baik bahan baku maupun mesin dan peralatan yang nilainya jauh lebih tinggi. Dengan kebutuhan impor itu maka Indonesia makin terjebak dalam ekonomi ekspor bahan baku guna mengumpulkan devisa.
 
Karena itu dewasa ini diperlukan sebuah reformasi ekonomi untuk mengembalikan perkembangan ekonomi Indonesia kepada jalan lurus yang bertolak dari UUD 1945. Pertama, pembangunan pertanian dan industrialisasi harus berbasis pada sumberdaya alam. Kedua, pengembangan usaha di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan memberikan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan, paling tidak memenuhi kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Ketiga, membangun pasar domestik sebagai basis pengembangan ekspor. Keempat, menggerakkan ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah dengan basis kelembagaan koperasi dan usaha bersama. Kelima, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan basis kelembagaan badan usaha milik negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
BELAJAR DARI NEGARA LAIN                                              
Menarik pelajaran dari pengalaman perkembangan ekonomi negara-negara lain, baik dari segi kekuatan maupun kelemahannya diperlukan Indonesia. Sekarang negara terkuat di dunia di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) adalah AS. Negara adidaya ekonomi ini dikenal dengan kekuatan Multi-Nasional Corporation (MNC) yang tersebar di seluruh dunia dan menjadi motor globalisasi ekonomi. Gejala yang perlu diperhatikan adalah, bahwa perekonomian AS itu sebenarnya berdiri di atas dua kaki sektor monopoli dan sektor kompetitif. Sektor kompetitif ini ditandai oleh usaha kecil yang mencakup 70% dari jumlah unit usaha di negeri itu yang diatur medalui  UU Usaha Kecil (Small Business Act). Ini berarti perekonomian AS bertumpu pada perekonomian domestik.

Kelemahan perekonomian AS pada dasarnya ada tiga. Pertama, APBN AS sangat dibebani oleh utang negara. Kedua, APBN dan pendapatan devisa AS banyak dipakai untuk anggaran militer dan politik luar negeri AS. Hal ini menyebabkan lemahnya stimulus fiskal untuk mengembangkan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru. Kelemahan ketiga adalah, ketergantungan perekonomian pada stimulus moneter, sehingga melahirkan kecanggihan dalam rekayasa keuangan.
 
Kekuatan ekonomi AS adalah pada prinsip kebebasan ekonomi (economic freedom) yang diwujudkan dalam UU yang memuat prinsip itu kemudian masuk ke dunia bisnis (free business entry). Prinsip inilah yang membuat peluang lahirnya usaha-usaha kecil baru yang dimotori oleh kaum wirausaha muda terpelajar. Menurut Schumpeter, usaha-usaha kecil inilah sesungguhnya yang merupakan sumber inovasi, walaupun di lain pihak memungkinkan terjadinya banyak kematian usaha (business mortality).
 
Karena kekuatan usaha kecil inilah yang ditunjang dengan otonomi daerah dan bank-bank lokal berbasis masyarakat (community based local bank) dalam sistem unit-banking yang tersebar di setiap negara bagian dan kota-kota kecil, maka perekonomian AS senantiasa tumbuh dari bawah dan jika jatuh akan tumbuh lagi.Namun kelemahan sistem ekonomi AS itu diimbangi dengan tiga faktor kelembagaan. Pertama, pembentukan serikat buruh yang kuat, yang mampu mempertahankan tingkat upah dan kesejahteraan buruh yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap  manajemen perusahaan. Kedua, membetengi sistem pasar bebas dengan UU Anti Monopoli yang melindungi usaha kecil. Ketiga, menjaga dan melindungi sektor pertanian dan memberi peluang pada koperasi untuk menyangga perekonomian pedesaan. Dengan kebijaksanan itu, maka daya beli masyarakat sebagai fundamen pasar domestik dapat dijaga untuk tetap kuat.

Berbeda dengan perekonomian AS, pasar di negara-negara Eropa, khususnya Jerman, diatur dengan UU yang disebut juga sebagai ”sistem ekonomi pasar sosial” (social market economy). Perbedaan kedua yang juga merupakan keunggulannya adalah dilembagakannya sistem jaminan sosial (social security) yang mampu mencegah kemiskinan dan kemerosotan kesejahteraan. Ketiga, sistem ekonomi Eropa berlandaskan pada pandangan bahwa penggerak ekonomi bukan hanya individu, tetapi juga lembaga dan pranata sosial. Hal ini memberi peluang bagi berperannya koperasi dan badan usaha milik negara (BUMN)  dalam ekonomi pasar.

Walaupun perekonomian Eropa juga melahirkan banyak MNC, namun usaha kecilnya juga cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan kepeloporan beberapa negara Eropa dalam kebangkitan usaha kecil, yaitu di Itali, negara-negara Skandinavia dan Jerman. Kekuatan lainnya adalah kerjasama ekonomi regional yang diikat dengan mata uang Eropa (Eurio-dollar) yang kuat, bahkan lebih kuat dari dolar AS. Kekuatan industri berbasis Iptek  di antara negara-negara Eropa  juga cukup berimbang antara Jerman, Prancis, Inggris, Itali dan negara-negara Skandinavia, dengan basis pertanian yang tangguh. Masing-masing memiliki keuanggulannya sendiri.
 
Negara Asia Timur yang  unggul pada tataran dunia, juga memiliki ciri-ciri tersendiri. RRC misalnya, dewasa ini telah memasuki, bahkan membanjiri  pasar dunia dengan produk-produk berkualitas tetapi harganya sangat kompetitif.  Keunggulan itu terletak pada usaha-usaha inovatif yang bersumber pada industri-industri kecil dan mikro rumah tangga.
 
Kelemahan ekonomi Cina adalah kurang memperhatikan tingkat upah, sehingga  banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan, walaupun ditunjang dengan pelayanan pendidikan dan kesahatan. Di Cina sendiri tidak memiliki serikat buruh yang membela kepentingan buruh.
 
Kelemahan itu tidak terjadi di negara-negara Timur Jauh yang lain, seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang memiliki serikat buruh dan serikat tani yang kuat dengan posisi tawar yang tinggi. Sebagai dampaknya, negara-negara itu memiliki basis pasar domestik yang kuat. Apalagi, terutama di Korea Selatan dan Jepang, masyarakat punya budaya mencintai produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri terproteksi dari saingan produk-produk impor.
 
Amerika Latin adalah kawasan ekonomi yang terkenal karena melahirkan teori pembangunan baru yang disebut teori ketergantungan (dependency theory).  Sumber teori ketergantungan pada dasarnya ada tiga. Pertama teori  Paul Baran mengenai sentuhan kapitalisme yang berakibat buruk terhadap perekonomian negara-negara sedang berkembang. Kedua, pola pembangunan yang menghasilkan dua gejala kembar yaitu perkembangan dan keterbelakangan (development and under-development).  Ketiga adalah teori Raul Prebish mengenai nilai tukar dagang  (term of trade) antara negara-negara sedang berkembang yang mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah dengan negara-negara industri maju yang mengekspor barang-barang industri bernilai tambah tinggi, sehingga terjadi kesenjangan nilai yang makin tinggi.
 
Indonesia pada awal dasawarsa ’60-an,  mengikuti jalan yang ditempuh oleh negara-negara Amerika Latin  melalui program Urgensi Industrialisasi. Nasionalisme ekonomi ditempuh dengan dua cara, pertama mengambil alih perusahaan-perusahaan asing dan digantikan dengan perusahaan-perusahaan negara. Kedua, dengan memproduksi sendiri barang-barang industri yang semula diimpor. Pilihan strategi ini  diulang dan dipertegas oleh rezim Orde Baru. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus mengundang modal asing, mengimpor barang-barang modal sehingga membutuhkan devisa, dan melakukan utang luar negeri untuk menyediakan prasarana-prasarana. Konsekuensi yang lain adalah menguras sumber daya alam untuk diekspor guna mendapatkan devisa.  
 
Dengan mengambil pelajaran dari model-model pembangunan negara-negara industri maju dan kekuatan ekonomi baru (new emetrging forces) dan beberapa negara sedang berkembang  itu maka cukup banyak alasan bagi Indonesia untuk melakukan reorientasi dalam strategi pembangunannya.
 
tradePertama, Indonesia harus bisa membangun secara swadaya dan tidak tergantung pada utang luar negeri dan modal asing. Kedua, Indonesia harus menempuh strategi pembangunan berbasis  sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketiga, perkembangan ekonomi produktif harus berbasis dan berpusat pada rakyat, melalui koperasi. Keempat, agar tidak bergantung pada perekonomian dunia, Indonesia perlu membangun pasar domestik, dan jika sudah memiliki basis ekonomi domestik yang kokoh, produksi bisa selanjutnya di arahkan pada pasar ekspor.
 
Namun masalahnya adalah bahwa perekonomian Indonesia sudah terjebak dengan strategi ekonomi negara-negara maju yang tetap ingin dominan dalam perekonomian dunia. Sedangkan perekonomian Indonesia sendiri kini sedang mengalami krisis. Pertama adalah krisis pangan, dimana kenaikan produksi dan produktivitas tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan petani, sehingga menurunkan rangsangan untuk berproduksi. Bahkan makin besar produksi, harga pangan akan tertekan, sehingga mencegah kenaikan pendapatan petani. Swasembada pangan tidak dengan sendirinya memecahkan masalah petani. Hingga kini, Pemerintah belum menemukan pemecahan dilema pembangunan pertanian itu, hingga masalahnya masih terus bergantung, sementara itu Pemerintah merasa telah berhasil dalam pembangunan pertanian dengan tercapainya swasembada pangan dan berhasilnya Indonesia menjadi negara pengekspor beras.
 
Kedua, krisis enerji karena makin menipisnya cadangan BBM, walaupun masih memiliki cadangan gas yang cukup besar. Dengan berlangsungnya impor BBM, maka Pemerintah akan terus tertekan untuk memperoleh devisa sebesar-besarnya melalui ekspor dengan konsekuensi makin tergantungnya perekonomian Indonesia pada perekonomian dunia dan juga tergantung pada utang luar negeri  sebagai penutup defisit anggaran.
 
Ketiga adalah krisis lingkungan hidup akibatnya adalah banjir rutin setiap tahun yang menimbulkan kerugian besar pada Pemerintah dan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup juga bersumber pada kerusakan hutan baku dan terumbu karang dan kegiatan over-vishing di daerah pantai. Sumber kerusakan hidup juga disebabkan oleh produksi emisi yang melubangi lapisan ozon yang menyababkan pemanasan suhu bumi. Kerusakan lingkungan hidup itu mengharuskan Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Beban Pemerintah lebih berat lagi akibat terjadinya berbagai bentuk bencana alam, semacam Stunami dan gempa bumi.  Lingkungan kota juga mengalami masalah berat akibat pembuangan sampah yang melimpah.
 
Keempat adalah krisis keuangan khususnya anggaran karena beberapa faktor. Pertama, beban pembayaran cicilan utang dan bunganya yang mencakup 35% dari anggaran. Kedua, menurunnya penerimaan negara dari sektor migas, karena cadangan yang makin menipis. Ketiga, beban subsidi, khususnya subsidi BBM dan pangan. Keempat korupsi dan enefisiensi dalam pembelanjaan pemerintah. Dan kelima adalah krisis lapangan kerja.
SOLUSI
Menanggapi krisis lima dimensi ini Pemerintah perlu dan didorong untuk melakukan intervensi. Pada dasarnya ada tiga gagasan yang tampil untuk menanggulangi krisis. Pertama adalah menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar yang mengalami dampak krisis, sehingga bisa menahan untuk tidak melakukan PHK, misalnya dengan pengurangan beban pajak dan membeli saham-saham yang jatuh.  Kedua, memberikan stimulus fiskal dengan melaksanakan program pembangunan yang bisa menciptakan lapangan kerja, misalnya pembangunan infra-struktur di kota dan desa. Ketiga, mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah melalui stimulus permodalan umpamanya lewat PNPM Mandiri, KUR (Kredit Usaha Rakyat).
 
Dengan memperhatikan lima medan krisis yang masih berlangsung sekarang ini, maka yang perlu dilakukan adalah menajamkan arah dan sasaran program stimulus fiskal. Pertama adalah mengarahkan stimus fiskal kepada rehabilitasi kerusakan alam lingkungan hidup karena beberapa alasan, yaitu mencegah kerugian-kerugian yang dialami setiap tahun terutama akibat banjir, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan membuka peluang bagi usaha rakyat. Kedua adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dari berbagai segi, yaitu permodalan, pendidikan dan ketrampilan, teknologi dan pemasaran.
 
Arah stimulus pertama dapat dirumuskan sebagai program pembangunan masa depan. Pertama, dengan mencegah kerugian-kerugian yang dialami setiap tahun, maka hal ini berarti penyelamatan aset dan meniadakan pembelanjaan  yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan pencegahan kerusakan dan kerugian itu, maka dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Kedua, program-progaram lingkungan hidup itu juga bisa menciptakan kesempatan kerja, misalnya reboisasi termasuk penanaman pohon bakau untuk mencegah abrasi pantai, perbaikan terumbu karang, pengerukan sungai,  dan pembangunan saluran-saluran  irigasi, bendungan dan kanal-kanal. Ketiga, penanaman pohon bakau atau menciptakan kehidupan bagi biota laut yang bisa menjadi sumber penghidupan. Demikian juga reboisas dengan menanam pohon industri dapat membuka peluang usaha baru yang menghasilkan pendapatan.
 
usaha_kecilStimulus fiskal untuk pemberdayaan ekonomi rakyat adalah solusi yang paling mendasar, karena ekonomi rakyat merupakan basis perekonomian Indonesia. Dalam statistik, jumlah usaha ekonomi rakyat mencakup 99% dan 34% di antaranya tergolong ke dalam usaha mikro. Dengan pemberdayaan, maka produktivitas dan sumbangannya terhadap GDP dapat ditingkatkan. Dengan pemberdayaan, usaha mikro dapat ditingkatkan menjadi usaha kecil dan usaha kecil dapat ditingkatkan menjadi usaha menengah. Usaha mikro dan kecil dapat diberdayakan dari segi permodalan melalui lembaga keuangan mikro dan kecil, Jika usaha mikro dapat dikembangkan, maka usaha mikro dan kecil dapat memperkuat modal nasional. Pelaku usaha mikro dan menengah bisa menabung dalam jumlah yang lebih besar. Usaha mikro dan kecil itu menyerap sebagian besar tenaga kerja, sehingga dengan pemberdayaan itu, sektor tersebut dapat bisa memelihara lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan pekerja. Dengan demikian, usaha kecil dan mikro adalah solusi terhadap masalah kemiskinan.
 
Selama ini, ekonomi rakyat mampu bertahan dalam perubahan-perubahan ekonomi yang diciptakan oleh usaha-usaha besar. Dalam desakan-desakan dan tekanan-tekanan marjinalisasi dan predatorisasi, ternyata ekonomi rakyat mampu bertahan. Tapi  mereka bertahan sambil melakukan adaptasi, penyesuaian diri dan akhirnya mampu melakukan respons kreatif, justru ketika perekonomian nasional sedang dilanda krisis sejak tahun 1997. Kunci keberhasilan itu terutama adalah berkat penemuan-penemuan teknologi tepat guna dan lahirnya jiwa wirausaha. Selain itu, tekanan-tekanan ekonomi justru membangkitkan semangat wirausaha yang mandiri. Dengan bantuan negara yang minimal, ekonomi rakyat, malahan memberikan respons yang bersifat alternatif.
 
Dalam kebangkitan itu, peranan LSM, melalui wirausaha sosial (social entrepreneur) sangat penting. Wirausaha sosial itu, bersama-sama dengan wirausaha bisnis menjadi sumber ide atau gagasan-gagasan kreatif. Dalam kaitan ini, Shumpeter membedakan antara invensi atau penemuan teknologi dengan inovasi yaitu proses transformasi penemuan teknologi menjadi kegiatan usaha yang diperankan oleh wirausaha. Namun seringkali terjadi gap atau jurang pemisah antara teknolog dan wirausaha. Penghubung kedua pelaku itu adalah para wirausaha sosial yang menyampaikan informasi dan motivasi untuk melakukan usaha bisnis yang produktif untuk pasar.
 
Sementara abad 21 dimulai dengan terbukanya tahap baru perkembangan ekonomi, memasuki apa yang disebut sebagai ”ekonomi berbasis pengetahuan” (knowledge based economy) yang pelakunya menurut John Howard adalah ”ekonomi kreatif” atau ”industri kreatif. Di negara-negara industri maju, ekonomi kreatif itu ditengarai oleh paten, hak cipta atau merek dagang yang bersumber pada reknologi maju.
 
Namun di Indonesia, sumber ekonomi kreatif bukan hanya teknologi modern, tetapi juga pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan tradisi. Ekonomi kreatif di Indonesia menghasilkan barang-barang kerajinan dan seni, termasuk film, sinetron dan musik.
 
Memasuki tahap baru perkembangan ekonomi ini LSM perlu melakukan reorientasi dan reposisi, khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi rakyat. Meneruskan gejala yang sudah berkembang, ekonomi rakyat ini perlu diberdayakan dengan gagasan dan konsep ekonomi kreatif. LSM dalam hal ini punya posisi yang strategis dalam mengumpulkan informasi dan membentuk lembaga manajemen pengetahuan (knowledge management). Dengan modal manejemen pengetahuan itu, LSM bisa melakukan program-program pelatihan dalam memperbanyak jumlah wirausaha sosial guna memperbanyak wirausaha bisnis di tingkat masyarakat.
 
Ciri dari misi LSM adalah untuk mengembangkan usaha berbasis masyarakat. Misalnya dewasa ini terbuka kesempatan usaha yang luas dalam pengolahan sampah dan limbah. Bisnis pengolahan limbah dan sampah ini sekaligus mengandung nilai perbaikan dan penyelamatan lingkungan hidup. LSM seperti LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) yang berpusat di kota industri Solo ini bisa berperan menciptakan teknologi tepat guna yang dapat dipakai untuk pengembangan usaha berbasis masyarakat ini.  LPTP, sesuai dengan misinya yang otentik, dapat berperan dalam menggerakkan kegiatan reboisasi, termasuk penanaman kembali hutan bakau dan perbaikan terumbu karang yang menghidupkan kembali biota laut sebagai sumber penghidupan para nelayan.
 
Bidang yang juga bisa digarap oleh LPTP adalah mengembangkan industri berbasis kelapa (coconut based industry), karena Indonesia adalah negara yang memiliki kebun kelapa yang terbesar di dunia. Namun hasil kelapa ini belum dikembangkan menjadi komoditi industri. Padahal dewasa ini telah ditemukan sekitar 25 jenis produk yang diolah dari kelapa ini, seperti minyak goreng, bahan pengawet asap cair, serat sabut kelapa, arang batok, sabun, Virgin Coconot  Oil (VCO), mentega. Guna dan bahan-bahan aneka kerajinan.
 
Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya. UUD 1945 juga mengamanatkan agar negara mengolah sumberdaya alam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. LSM disini bisa berperan sebagai perantara antara rakyat dan negara (Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo)


Copyright © 2008 - 2018 by LPTP surakarta, All right reserved.
Bali web design